InfoMJLK.Id — Menanggapi data penerima bansos yang tidak sesuai di lapangan. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Majalengka mendatangi kantor Dinas Sosial yang ada di Jalan KH Abdul Halim, Majalengka, Kamis (5/8/2021). Mereka datang beramai-ramai untuk memprotes data penerima bantuan sosial.
Menurut informasi dari jurnalis @detikcom, setidaknya ada 10 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Majalengka yang datang ke kantor Dinas Sosial.
Setibanya di kantor Dinas Sosial sekitar pukul 11.30 WIB para kepala desa ini langsung bertemu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana untuk membahas permasalahan data penerima bantuan sosial.
"Kita datang ke sini (Dinas Sosial) untuk memprotes carut marut data penerima bantuan sosial. Kita yang di lapangan yang diserang sama warga karena banyak yang tidak dapat bantuan," kata Dudung Abdulah Yasin Ketua 1 APDESI yang juga Kepala Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya saat diwawancarai.
Dudung menegaskan banyaknya penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria atau tidak layak membuat kondisi di lapangan carut marut. Menurutnya penerima bantuan yang datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap masih tidak tepat sasaran.
"Pertama penerimanya orang yang tidak layak, banyak yang muda, banyak yang kaya. Justru yang seharusnya layak menerima bantuan malah tidak dapat, juga ada yang mereka sudah menerima sebelumnya tapi dapet lagi, jadi dobel-dobel," ungkap Dudung.
Oleh sebab itu Dudung dan rekan sesama kepala desa lainnya ingin ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menangani masalah data penerima bantuan yang masih banyak tidak tepat sasaran.
"Kami ingin kepada pemerintah Kabupaten Majalengka ada tindakan nyata. Intinya ketika mengetahui ada yang tidak benar jangan diam saja. Kita (kepala desa) ini membela masyarakat yang emang seharusnya dapat bantuan," tegasnya.
Akibat banyaknya warga yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak terdata kata Dudung, pemerintah desa menjadi sasaran 'amuk' warga. Bahkan tidak jarang juga yang akhirnya menimbulkan fitnah.
"Kami sekarang banyak fitnahan, banyak tuduhan dari masyarakat. Tapi kami ikhlas kok, karena kami memaklumi. Umpamanya, ketika yang haus minta dikirim air tapi ngirimnya malah ke yang sudah kembung," jelas Dudung.
Masih kata Dudung selama ini pemerintah desa telah berupaya untuk menginput data penerima bantuan yang benar-benar sesuai target sasaran dan memang layak menerima bantuan.
"Data sebenarnya dari kami dari desa, kami kumpulkan datanya lewat DTKS. Tapi anehnya kenapa yang keluar data lama, itu lagi itu lagi penerimanya," tandasnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana tidak menampik adanya carut marut data penerima Bansos. Bahkan Gandana sendiri mengaku tidak mengerti kenapa ada warga yang meninggal masih masuk ke dalam daftar penerima.
"Desa itu kan sudah menyampaikan data lewat aplikasi itu langsung ke pusat. Sudah dilaksanakan oleh desa, mengubah data. Tapi yang dapat itu-itu juga. Gak tahu, itu masalahnya di mana," singkatnya.
Sumber : Detik.com
0 Comments