InfoMJLK.id -- Dianggap sering bertingkah sewenang-wenang, Kades Kedungkencana, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, mendapat banyak kecaman dan respon kecewa dari masyarakat hingga perangkat desanya sendiri. Enam di antara perangkat desa tersebut kini secara resmi beramai-ramai mengundurkan diri pada 2 Mei 2024.
Menurut keterangan warga setempat, hal itu bermula dari tupoksi perangkat desa yang tidak jelas dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang tidak pernah diberikan. Sekalinya diberikan pun harus ditagih terlebih dulu, ditanyakan terus menerus, itupun tidak sekaligus.
"Alasan perangkat desa pada mengundurkan diri itu, ya awalnya karena mereka merasa tidak diberikan tugas yang jelas, hak mereka juga tidak dipenuhi. Kalaupun dipenuhi itu sebagian, tidak sekaligus. Itupun harus ditagih terus. Padahal dana desa dan anggaran yang lainnya sudah cair, tapi selalu banyak alasan", ucap salah satu warga ketika ditemui minfo, Rabu (8/5/2024).
Kurangnya transparansi dana desa terkait siltap juga menyoal pada minimnya proyek dan pembangunan di desa tersebut yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat secara menyeluruh.
Salah satunya akses jalan, selain karena akses jalan utama menuju desa terbilang sempit, bergelombang, dan jika malam hari butuh banyak penerangan. Jalan-jalan di dalam desa juga perlu perhatian khusus. Terlihat di banyak gang sebagian besar jalan berlubang, bahkan masih berbatu dan hanya separuh yang diperbaiki. Itupun hanya dicor dan dibagi dua lajur (kosong tengah).
"Pembangunan di sini sangat kurang, bisa dilihat sendiri, jalan utama saja kurang perawatan, terus kalau malam hari itu gelap. Jalan di gang-gang juga jelek, sempat diperbaiki tapi tidak tuntas, hanya separuh", ucap yang lainnya.
Lebih lanjut, respon kecewa terhadap kades ini akhirnya berujung pada praduga masyarakat bahwa ada penyelewengan dana desa dan upaya memperkaya diri sendiri dari kades terkait.
Hal ini diperkuat oleh keterangan warga lainnya yang menyebut pembagian proyek garapan tanah/sawah itu cenderung menguntungkan dirinya sendiri dibanding masyarakat.
"Lagi rame dibahas warga di postingan sosmed, memang bener seolah-olah menguntungkan dirinya sendiri. Ngambil proyek kebanyakan di tanah garapannya sendiri, ga adil ke warga", ungkapnya.
0 Comments